1 Asas Manfaat dan Efesiensi Pemeliharaan yang dilakukan harus efesien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan.Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan.Asas ini harus deprogram dengan baik supaya tidak sia-sia. 2. Asas Kebutuhan dan Kepuasan Contohtindakan yang menunjukan upaya bela negara tersebut antara lain, dapat dilihat dari perjuangan putra dan putri bangsa Indonesia, baik di bidang pertahanan keamanan maupun di bidang lain. Asas Kesejahteraan dan Keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang Jun14 2022 middot demokrasi pancasila ndash pengertian prinsip asas tujuan contoh ndash sekarang ini jarang sekali kita menemukan warga. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam Prinsipketahanan nasional adalah kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan kepulauan. Prinsip-prinsip ketahanan nasional adalah: Prinsip kesejahteraan dan keamanan, memenuhi kebutuhan dasar dan bagi individu, kelompok dan masyarakat, adalah ukuran keamanan nasional yang baik dan buruk. Asaskesejahteraan dan keamanan Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan dasar dan penting bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, bangsa dan negara. Karena kesejahteraan dan keamanan menjadi prinsip dalam sistem kehidupan nasional dan nilai intrinsiknya. MenjagaKeamanan Lingkungan; Hal pertama yang menjadi contoh nyata ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjaga keamanan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan melaporkan kepada ketua RT atau RW setempat jika ada hal-hal yang mencurigakan di lingkungan tersebut. Tujuan Tujuan Hukum Persaingan Usaha menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan AsasKesejahteraan dan Keamanan Kesejahteraan dan kemakmuran dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupaka n kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asa dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraaan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. 5Cqv8Ux. Prinsipnya, kesejahteraan atau menjadi sejahtera, adalah hak setiap/semua orang. Tetapi tidak setiap/semua orang beruntung dan mampu 54 menjangkau atau merengkuh kesejahteraan, atau menjadi sejahtera. Terhadap orang-orang yang tidak beruntung tersebut lahir dorongan atau tuntutan yang kuat kepada negara dan hukum untuk lebih memperhatikan nasib mereka. Dalam mengkalkulasikan hal itu, asas atau prinsip yang dikemukakan adalah asas atau prinsip non utilitarian yang dalam kalimat termashur John Rawls adalah “Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override.”15 Dengan pengertian lain asas atau prinsip ini menentang kalkulasi yang dikembangkan oleh utilitarianisme yang diformulasikan sebagai the greatest happiness of the greatest number sebagai dasar penentuan manfaat sosial dari suatu keputusan publik, termasuk keputusan dalam rangka keadilan distributif, yaitu distribusi kesejahteraan. Dasar untuk tujuan hukum mewujudkan kesejahteraan adalah menggunakan pendekatan berbasis hak right-based approach. Dalam pendekatan berbasis hak tersebut asas atau prinsip yang seyogianya dipertahankan ialah menjamin kebebasan seluas-luasnya bagi warga negara dan menjamin kesempatan yang sama seluas-luasnya supaya orang yang tidak atau kurang beruntung tetap berjuang untuk memperbaiki diri dan tidak bergantung pada nasib baik yang jatuh dari atas belas kasihan negara atau pemerintah. Selain itu, skema demikian juga tidak boleh dimaknai sebagai justifikasi atas eksploitasi yang terjadi sehingga skema tersebut menjadi kompensasinya. 15 John Rawl, A Theory of Justice, The Belknap Press-Harvard University Press, Cambridge-Massachuset, 1999 hlm. 3. 55 Dengan demikian, dalam kerangka asas atau prinsip yang ingin dibicarakan, kesejahteraan harus menjadi hak bagi semua/setiap orang dan tidak boleh satupun dari anggota masyarakat yang boleh atau dapat dikorbankan haknya atas kesejahteraan tersebut demi kepentingan mayoritas atau kelompok lebih besar jumlahnya. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini, sebagai asas atau prinsip, tidak menawarkan konsepsi negara kesejahteraan klasik sebagai solusinya. Anthony Giddens yang mengajukan kritik terhadap konsepsi negara kesejahteraan klasik dari perspektif ilmu politik menyatakan Negara kesejahteraan yang bergantung pada distribusi tunjangan dari atas ke bawah adalah tidak demokratis. Motifnya adalah perlindungan dan kepedulian, tetapi hal itu tidak memberi cukup ruang bagi kebebasan personal. Beberapa bentuk institusi kesejahteraan bersifat birokratis, mengasingkan dan inefisien, dan tunjangan-tunjangan kesejahteraan bisa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi buruk yang merusak segala apa yang telah mereka rancang dan ingin raih Pemikiran yang dikemukakan Giddens secara eksplisit mengambil posisi non-utilitarian sehingga posisi tersebut tidak berbeda secara menyolok dengan posisi Rawls berdasarkan asas atau prinsip fairness dalam teori keadilannya. Untuk berhak mengklaim dirinya berdasarkan fairness, teori keadilan Rawls dibangun menurut dua asas atau prinsip, yaitu First each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second social and economic inequalities are to be arranged so 16 Anthony Giddens, Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial, Jakarta 2000, hlm. 130-131. 56 that they are both a reasonably expected to be to everyone’s advantage, and b attached to positions and offices open to Pada bagian lain, rumusan asas atau prinsip kedua yang lebih dikenal sebagai difference principle dinyatakan sebagai berikut “Social and economic inequalities are to be arrange so that they are both a to the greatest expected benefit of the least advantaged and b attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity’.18 Asas atau prinsip kedua, difference principle, berfungsi menjawab ekspektasi kelompok yang posisinya kurang beruntung supaya tetap dapat menikmati manfaat atau keuntungan secara sama seperti yang dijanjikan oleh prinsip pertama, equal basic liberties seluas-luasnya bagi setiap orang. Pada setiap masyarakat, meskipun dipresumsikan berlaku prinsip persamaan, tetap saja di dalamnya dijumpai situasi ketidaksamaan faktual yang melekat pada diri individu-individu. Kondisi demikian yang diberikan kompensasi oleh difference principle. Poin penting yang perlu diperhatikan dari dua asas atau prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls adalah hubungan antara asas atau prinsip pertama dan asas atau prinsip kedua. Tentang hubungan keduanya Rawls menyatakan A convincing account of basic rights and liberties, and of their priority, was the firs objective of justice as fairness. A second objective was to integrate that account with an understanding of democratic equality, which led to the principle of fair equality of opportunity and the difference principle. 17 John Rawls, Op. Cit., hlm. 53. 18 Ibid., hlm. 72. 57 Asas atau prinsip kedua, difference principle, mencerminkan karakter sosial-demokratis dari teori keadilan Rawls. Asas atau prinsip kedua mencerminkan kepedulian sosial kepada kelompok masyarakat yang tidak beruntung dengan menegaskan satu prinsip yaitu setiap orang memiliki hak untuk “menikmati suatu hidup yang layak sebagai manusia, termasuk mereka yang paling tidak beruntung”.19 Dengan pengertian lain, makna yang lebih fundamental ialah kesempatan yang sama bagi mereka yang kurang beruntung untuk menikmati suatu prospek hidup yang lebih baik” perlu dijamin supaya sama dengan mereka yang lebih beruntung. Sebagai dasar dari sebuah kebijakan sosial negara untuk mengatasi problem ketidaksamaan atau ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh ketimpangan dalam akses terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar atau pokok dari manusia, mewujudkan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi setiap orang merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh negara-negara di mana pun. Berbicara tentang ketimpangan, ada realitas menyakitkan yang seringkali tidak mampu ditangai baik pada fase pembentukan kebijakan maupun pada fase implementasinya. Dalam pengertian demikian, maka pertimbangan ekonomis yang seringkali mengemuka dengan mengajukan argument seperti efisiensi. Kendati demikian, sebagai asas atau prinsip, kesejahteraan tidak dapat diukur melulu dengan efisiensi. Efisiensi memang mampu menciptakan kesejahteraan, tetapi tidak selalu bahwa efisiensi akan memberikan topangan 19 Andre Ata Uja, Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls, Yogyakarta, 2001, hlm. 73. 58 kesejahteraan yang memadai bagi setiap individu seluas-luasnya. Betapapun bahwa distribusi tersebut mampu menghasilkan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya jumlah anggota masyarakat yang memperoleh manfaat, yang berarti bahwa kebijakan tersebut efisien, tidak berarti bahwa kesejahteraan yang sesungguhnya terlah terjadi. Maksud prinsip atau hakiki di sini adalah bagaimana seharusnya distribusi kesejahteraan itu ditata. Dikaitkan dengan Rawls, maka keadilan sebagai fairness memang pada dasarnya merupakan suatu moralitas politik yang memberi perhatian pada distribusi hak dan kewajiban secara adil demi terciptanya suatu relasi yang saling menguntungkan di antara segenap warga masyarakat. Sejalan dengan itu, maka prinsip operasionalnya ialah perlunya dijamin tingkat minimu kemaslahatan politik dan ekonomi bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dengan pengertian lain, asas atau prinsipnya di sini ialah, dalam kaitan dengan distribusi kesejahteraan yang adil, perbaikan nasib serta harapan hidup dari mereka yang paling tidak beruntung atau yang secara objektif berada dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Hal ini didasari atau dibangun atas dasar konsepsi umum keadilan dan konsepsi khusus keadilan yang oleh Rawls dirumuskan sebagai berikut “Semua nilai sosial – yakni kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar harga diri – harus didistribusikan secara sama; 59 distribusi yang tidak sama dapat dibenarkan apabila hal itu menguntungkan semua Pada akhirnya hal yang hakiki adalah tujuan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan merupakan hal niscaya, begitu pula halnya, mutatis mutandis, tujuan hukum. Kedua konsep tersebut berada dalam posisi saling berhimpitan. Tuntutan supaya negara mewujudkan atau merealiasikan kesejahteraan, dalam kerangka asas atau prinsip negara hukum, harus dilakukan melalui perantaraan hukum dan harus sesuai dengan hukum. Pada poin yang pertama, materi muatan peraturan perundang-undangan dituntut untuk merefleksikan tujuan mewujudkan kesejahteraan. Pada poin kedua, pengaturan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, sesuai hasil dari diskusi atau pembahasan di atas, mewujudkan kesejahteraan adalah tujuan negara dan hukum, dan mewujudkan kesejahteraan tersebut harus dilakukan menurut cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum. D. Wartawan 1. Pengertian Wartawan Wartawan didefinisikan sebagai individu yang bekerja mencari, mengolah, dan mempublikasikan berita di suatu media. Pekerja administrasi atau staf keuangan di suatu media juga tidak dimasukkan 20 Klaus Mathis, Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundations of Economic Analysis of Law, New York 2009, hlm. 204. 60 dalam penelitian ini. Begitu pula dengan seorang wartawan freelance juga tidak dimasukkan. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan Peratuan Dewan Pers memberi definisi tidak jauh berbeda dari penjabaran Undang-Undang Pers yang menyebut wartawan sebagai “Orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran lainnya”. Kedua definisi tersebut menegaskan unsur yang terdapat dalam pengertian wartawan ialah orang, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan kegiatan itu dilakukan secara teratur. Wartawan pada era modern memiliki dua status yaitu sebagai pekerja worker dan profesi prefessional.22 Dalam Kamus Bahasa Indonesia, wartawan merupakan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi, juru warta, Pengertian jurnalis menurut Aliansi Jurnalis Independen AJI yakni profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan 21 Aceng Abdullah, Press Relations Kiat Berhubungan dengan Media Massa, Bandung Remaja, Rosdakarya, 2001, 22 Bill Kovach & Tom Rosentiel, The Elements of Journalism What Newspeople Should Know and The Public Should Expect, 2007, hlm. 112. 23 KBBI, Wartawan 61 dengan isi media masa. Jurnalis meliputi juga kolumnis, penulis lepas, fotografer dan desain grafis editorial. Sementara wartawan, dalam pendefinisian Persatuan Wartawan Indonesia PWI, hubungannya erat dengan kegiatan tulis menulis yang di antaranya mencari data riset, liputan, verifikasi untuk melengkapi laporannya. Istilah jurnalis muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke Amerika Serikat. Istilah ini kemudian berimbas pada penamaan seputar posisi-posisi kewartawanan. Misalnya, redaktur’ menjadi editor’. Pada awal abad ke-19, jurnalis berarti seseorang yang menulis untuk jurnal, seperti Charles Dickens pada awal kariernya. Dalam abad terakhir ini artinya telah menjadi seorang penulis untuk koran dan juga majalah. Profesi sebagai wartawan untuk memburu berita tentu tidak semua orang dapat melakukannya. Wartawan membutuhkan seperangkat pengetahuan dan metode tertentu dalam meliput kejadiannya. Tak heran jika Ignas Kleden menyebut pekerjaan sebagai wartawan adalah pekerjaan intelektual. Kleden menjelaskan pekerjaan seorang wartawan bukan pekerjaan teknis melainkan pekerjaan intelektual. Berita yang disajikan dalam koran, misalnya, bukanlah reproduksi mekanis dari sebuah peristiwa, melainkan hasil pergulatan dan dialektika yang intens antara peristiwa tersebut dengan persepsi dan kesadaran sang wartawan. Dengan berpegang pada “abc” teknis tentang penyusunan berita ternyata sang wartawan harus bergulat dengan beberapa segi lain yang 62 melibatkan tanggung jawab sosial dan integritas intelektualnya; bagaimana menyampaikan berita itu sehingga sanggup mencerminkan keadaan sebenarnya sekaligus mempertimbangkan manfaat dan kebaikan yang diberikan oleh pemberitaan terhadap pembaca, sambil memberi perspektif dan warna pemberitaan yang mencerminkan nilai yang dianut wartawan atau Menurut Effendy, dalam Kamus Komunikasi, wartawan atau jurnalis merupakan seorang petugas media masa surat kabar, majalah, radio dan televisi yang profesinya mengelola pemberitaan. Yakni, meliputi peristiwa yang terjadi di masyarakat, menyusun kisah berita dan menyebarkan berita yang sudah tuntas ke khalayak. Praktek industrialisasi disegala bidang, tidak terkecuali bidang informasi dan media yang berkembang pesat belakangan mendorong laju pertumbuhan perusahaan pers dan media. Hal ini memunculkan kelas wartawan sebagai profesi yang bekerja pada perusahaan pers. Wartawan secara profesional lebih mudah dipahami dibanding wartawan sebagai Indah Suryati dalam teorinya menyebut wartawan adalah seorang profesional, seperti halnya dokter, bidan, guru, dosen, psikolog atau Istilah profesional dalam persepsi kewartawanan memiliki 3 arti yakni kebalikan dari amatir, sifat pekerjaan menuntut pelatihan khusus 24 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 138. 25 The World Bank, 2002, The Right to Tell The Role of Mass Media in Economic Developments, Washington DC World Bank Institute Diterjemahkan oleh M. Hamid, hlm. 306 26 Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik, Penerbit Ghalia, Bogor, 2011, hlm. 86. 63 dan norma-norma yang mengatur perilaku dititikberatkan pada kepentingan khalayak Rosihan Anwar mengatakan, wartawan dapat dibagi menjadi dua yaitu The Common Garden Journalist atau wartawan tukang kebun. Wartawan golongan ini mahir dalam menggunakan keahlian teknik kerja atau praktisi. Wartawan golongan kedua disebut The Thingker Journalist atau wartawan pemikir. Golongan ini merupakan wartawan yang berpikir bagaimana informasi bisa dibuat secara efektif sehingga sampai pada sasaran secara Di Indonesia peranan wartawan diakui secara luas baik di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintahan. Setiap warga negara berhak memilih profesi wartawan. Untuk menjadi wartawan profesional diperlukan persyaratan tidak mudah. Untuk itu, di Indonesia banyak wartawan yang dibesarkan dalam praktek. Pada akhirnya yang menjadi wartawan sejati yaitu mereka yang benar-benar possion memiliki bakat dan mencintai profesi Jadi, wartawan atau reporter pada dasarnya merupakan seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi berita, untuk disiarkan melalui media masa. Jika wartawan itu menyiarkan beritanya melalui penerbitan surat kabar atau majalah ia disebut sebagai 27 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 115. 28 Rosihan Anwar, Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009. 29 J. B. Wahyudi, Komunikasi Jurnalistik Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar-Majalah, Radio dan Televisi, Penerbit ALUMNI, Bandung, 1991. 64 wartawan media cetak. Ada juga wartawan yang menyiarkan beritanya melalui radio atau televisi ia disebut wartawan media elektronik. 2. Jenis-jenis Wartawan Dari status pekerjaanya wartawan dibedakan menjadi tiga yaitu a Wartawan Tetap Wartawan tetap adalah wartawan yang bertugas di satu media masa cetak atau elektronik yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap diperusahaan media. Istilah karyawan tetap merupakan mereka yang mendapat gaji tetap, tunjangan, bonus, fasilitas kesehatan dan sebagainya serta diperlakukan sebagaimana karyawan lain dengan baik dan memperoleh kewajiban yang sama. Dalam melaksanakan tugas, wartawan tetap dilengkapi dengan surat tugas kartu pers. b Wartawan Pembantu Wartawan pembantu ialah wartawan yang bekerja disatu perusahaan pers cetak atau elektroik, tetapi tidak diangkat sebagai karyawan tetap. Mereka diberi hononarium yang disepakati, diberi surat tugas kartu pers serta bisa diberi tugas sesuai kemampuannya dan dapat mewakili penerbitannya bila meliput suatu peristiwa. Mereka tidak mendapatkan jaminan lain sebagaimana karyawan tetap. Biasanya wartawan pembantu ini jenjang kedua sebelum mereka diangkat menjadi wartawan tetap. 65 c Wartawan Lepas Wartawan lepas merupakan wartawan yang tidak terikat pada satu perusahaan media masa baik cetak maupun elektronik. Mereka bebas mengirimkan beritanya ke berbagai media masa. Jika berita atau tulisannya dimuat, maka akan mendapatkan honorarium. Jika tidak dimuat, ia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Perusahaan media pada umumnya mau menerima atau memuat tulisan atau berita wartawan lepas jika berita mereka memang betul-betul bagus dan tidak dimiliki oleh wartawan Ketahanan nasional adalah bagian penting yang harus dimiliki oleh suatu negara. Sebuah negara dapat bertahan dan memiliki kestabilan disebabkan adanya strategi untuk mempertahankan diri. Termasuk dalam mencegah usaha diserang oleh bangsa lain, baik secara politik, budaya hingga militer. Agar Sedulur bisa lebih paham terkait ketahanan nasional, dalam kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama bahas apa itu ketahanan nasional, termasuk pengertian, fungsi, asas, ciri dan tujuannya. Tanpa harus berlama-lama. Yuk, mari langsung saja kita simak penjelasannya di bawah ini. BACA JUGA Pengertian Asesmen Nasional Beserta Tujuan & Aspeknya Apa itu ketahanan nasional? Sampoerna Academy Secara pengertian, ketahanan nasional merupakan sebuah situasi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan semangan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri. Baik segala macam tantangan, ancaman, ganggungan serta hambatan di alami secara langsung atau tidak. Namun, secara berkala pengertian ketahanan mengalami perubahan. Seperti dalam Konsepsi Ketahanan tahun 1968, yang menjelaskan bahwa ketahanan nasional adalah “Ketahanan nasional adalah sebuah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala macam kekuatan, baik yang berasal dari luar atau dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung, pasti akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.” Pada Konsepsi Pertahanan Nasional tahun 1969, terdapat perbaharuan terkait pengertiannya. Berikut ini perubahan pengertian dari ketahanan nasional menurut para ahli, yaitu Ketahanan nasional merupakan keuletan dan juga daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam ancaman, baik yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung akan membahayakan kelangsungan hidup Negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala macam tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung akan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan negara serta perjuangan nasional. Presiden Soeharto, di depan sidang DPR pada 16 Agustus 1975, menyampaikan bahwa ketahanan nasional adalah sebuah tingkat keadaan dan juga keuletan serta ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun dan juga mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada. Sehingga hal itu merupakan kekuatan nasional yang bisa dan mampu untuk menghadapi setiap ancaman dan tantangan terhadap keutuhan ataupun kepribadian bangsa serta mempertahankan kehidupan serta kelangsungan cita-citanya. Di sisi lain, ketahanan nasional sebagai strategi juga harus diperhatikan. Kata ini juga memiliki nama lain sebagai ketahanan negara. Konsepsi ketahanan nasional Sepuluh Teratas Ancaman ketahanan nasional merupakan hal yang sangat nyata, setidaknya hal tersebut merupakan sebuah pemikiran serius dapat pemerintah untuk diperhatikan. Untuk mewujudkan ketahanan negara, dibutuhkan sebuah pedoman atau ranan untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang dapat meningkatkan keamanan serta kesejahteraan. Pada titik ini, konsepsi ketahanan nasional dibutuhkan. Penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan tingkat keamanan tertentu dan juga sebaliknya, penyelenggaraan keamanan membutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung. Sebab, pada dasarnya keduanya adalah nilai intrinsik yang ada di dalam kehidupan nasional. Kesejahteraan bisa digambarkan sebagai suatu kemampuan bangsa dalam menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi kemakmuran bangsa secara adil dan rata. Sementara keamanan merupakan kemampuan bangsa untuk melindungi nilai nasionalnya terhadap ancaman yang berasal dari luar negeri. Ciri ketahanan negara Memenangkan Sebagai contoh ketahanan nasional, Sedulur juga harus mengetahui dengan baik apa itu ciri-ciri dari ketahanan nasional itu sendiri. Berikut ini adalah daftar dari ciri-ciri ketahanan negara, yaitu Berdasarkan pada prosedur astagatra, yaitu terdiri dari 3 faktor alami, seperti kekayaan alam, geografis, serta masyarakat dan 5 faktor kemasyarakatan, yaitu ekonomi, budaya, pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan, Ketahanan negara berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut untuk kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan .keamanan dan kesejahteraan. Berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan negara merupakan yang wajib bagi negara berkembang. Digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan. Astagatra atau gatra ketahanan negara merupakan dasar prosedur yang menjadi faktor penentu sebagai ciri dari ketahanan itu sendiri. Lovely Ristin Indeks ketahanan nasional merupakan ukuran bagi setiap negara untuk ukuran ketahanannya. Ukuran-ukuran tersebut berdasarkan dengan beberapa patokan. Salah satunya berdasarkan pada asas ketahanan itu sendiri, Berikut ini beberapa hal yang menjadi asas dari ketahanan, yaitu 1. Asas kesejahteraan dan ketentraman Pertama adalah asas kesejahteraan dan kententraman yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kepada warga negaranya. Dua aspek tersebut merupakan asas penting bagi kehidupan nasional dan wajib dipertahankan dalam waktu yang lama. Dua aspek tersebut dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 2. Asas koprehensif integral Ini merupakan asas yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat. Beberapa aspek yang berkaitan dengan asas ini adalah berkaitan dengan kehidupan dari setiap masyarakatnya, yaitu harmonis, terpadu, seimbang, selaran dan serasi. 3. Asas kekeluargaan Terdapat juga asas kekeluargaan, yang berarti setiap masyarakat atau warga negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, memiliki solidaritas tinggi, hidup bergotong royong, bertoleransi, dan tanggung jawab kepada sesama warga negara. Dengan begitu, asas kekeluargaan dapat terwujud dengan baik. Tujuan ketahanan nasional Polipundit Tanpa perlu diuraikan lebih jelas, Sedulur mungkin bisa memahami apa tujuan yang ingin dicapai dengan ketahanan nasional. Tujuannya jelas, yaitu untuk terwujudnya ketahanan negara itu sendiri. Hal ini juga diperjelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, disampaikan bahwa ketahanan negara yang diwujudkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga bahasa dan seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Sifat ketahanan negara Deposit Photos Adapun sifat dari ketahanan nasional yang perlu dipikirkan dan diwujudkan oleh pemerintah dan setiap masyarakat di Indonesia yaitu sebagai berikut Mandiri Ketahanan nasional harus percaya pada kemampuan negara, dengan prinsip ini sebuah negara tidak akan mudah bergantung pada negara lain dan dapat berdiri sendiri serta dapat berjalan secara mandiri. Prinsip ini bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian juga merupakan suatu syarat untuk dapat bertahan dalam perkembangan dunia di tengah arus globalisasi. Dinamis Ketahanan negara akan selalu berubah secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan kondisi serta situasi bangsa. Maka dari itu, seyogyanya ketahanan nasional harus berorientasi pada perkembangan bangsa di masa depan agar selalu siap menghadapi perubahan. Manunggal Ketahanan negara haurus dapat mewujudkan sebuah kesatuan yang seimbang, di antara setiap aspek bernegara lainnya. Wibawa Negara juga harus berwibawa, yaitu dengan meningkatkan kualitasnya agar dapat menjadi pertimbangan dan perhitungan negara lainnya. Konsultatif Ketahanan negara juga harus bersifat konsultatif, yaitu harus dapat menjadi sulusi bagi permasalahan yang ada. Ketahanan negara menuntut pemerintah untuk mengedepankan sikap-sikap non-konfrontatif dan non-provokatif. Unsur ketahanan nasional Deposit Photos Salah satu indeks atau ukuran dari ketahanan nasional adalah unsur ketahanan itu sendiri. Hal ini menjadi sangat penting, karena ketahanan negara tidak akan terwujud tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi bagian penting agar terwujudnya ketahanan. Adapun unsur dari ketahanan negara adalah sebagai berikut 1. Ketahanan pancagatra Deposit Photos Unsur pertama adalah ketahanan pancagatra. Pancagatra sederhananya yaitu aspek kehidupan yang berdasarkan pada hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alamnya, serta manusia dengan dirinya sendiri. Atas dasar itu, ada lima aspek yang bisa digunakan untuk mengembangkan kekuatan nasional ketika dihadapkan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 2. Ketahanan aspek ideologi Deposit Photos Unsur kedua dalam ketahanan negara adalah aspek ideologi. Ideologi ini merupakan filsafat hidup yang digunakan sebagai pedoman dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Filsafat itu juga digunakan sebagai suatu dasar untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Fungsi ketahanan nasional Deposit Photos Secara umum, ketahanan nasional memiliki dua fungsi. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut Sebagai daya tangkal. Sebagai pengarah. Sebagai pedoman. Sebagai daya tangkal berarti dapat menangkal berbagai hal yang mengancam itegritas dan identitas bangsa. Sebagai pengarah bertujuan untuk mengarahkan kehidupan berbangsa agar lebih tertib dan terjaga. Sebagai pedoman yaitu untuk mempersatukan pola pikir, pola tindak dan cara kerja di antara setiap aspek kehidupan. Pengaruh ketahanan nasional dalam kehidupan bernegara Lazada Terdapat beberapa pengaruh dari ketahanan nasional yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Pengaruh tersebut dapat terlihat dari beberapa sudut pandang. Utamanya dalam menangkal segala pengaruh buruk yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sebuah tindakan dan ideologi yang dianggap tidak sesuai dengan kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Sebagai pemerintah yang menyelenggarakan negara. Ketahanan negara berfungsi untuk menangkal dan mencegah hal tersebut. Contoh lain harus menertibkan keamanan dan kedamaian dunia, yaitu harus dapat mencegah terjadi separatisme yang mengancam persatuan dan kesatuan. BACA JUGA Pengertian Identitas Nasional Beserta Jenis, Contoh & Faktornya Contoh ketahanan nasional Deposit Photos Berikut ini yang menjadi contoh dari ketahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh tersebut dapat Sedulur lihat dalam beberapa contoh di aspek di bawah ini, yaitu 1. Penegakan hukum Contoh ketahanan nasional pertama dapat kita lihat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum terjadi untuk mengantisipasi dan melawan ancaman yang terjadi di, terutama yang terjadi di dalam negeri. Dengan adanya penegakan hukum, ketahanan negara dapat terwujud dengan baik. 2. Pendidikan karakter Pendidikan karakter, terutama bagi generasi muda dibutuhkan untuk dapat mewujudkan ketahanan negara di masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya karakter yang kuat bagi setiap generasi muda, dapat menghadapi arus modernisasi dan globaliasai dengan baik. Sehingga hal tersebu tidak akan menganggu ketahanan nasional. 3. Keamanan lingkungan Keamanan lingkungan merupakan hal yang sederhana dan menjadi perhatian utama dalam ketahanan nasional. Hal tersebut dapat terlihat dalam level lingkungan paling kecil, yaitu dalam lingkungan RT atau RW. Dengan lingkungan yang paling sederhana, hal tersebut dapat mencegah potensi gangguan dan ancaman untuk pertahanan nasional itu sendiri. Ini juga sekaligus sebagai penyaring agar ketahanan negara dapat terwujud dengan baik. Nah itulah penjelasan lengkap terkait ketahanan nasional, mulai dari pengertian, jenis, fungsi tujuan serta bagaimana manfaat dan dampak dengan adanya ketahanan nasional. Semoga dengan penjelasan di atas, Sedulur bisa menjadi lebih tahu dan ikut menjaga ketahanan negara , minimal dalam lingkungan terdekat Sedulur. Mau belanja bulanan nggak pakai ribet? Aplikasi Super solusinya! Mulai dari sembako hingga kebutuhan rumah tangga tersedia lengkap. Selain harganya murah, Sedulur juga bisa merasakan kemudahan belanja lewat handphone. Nggak perlu keluar rumah, belanjaan pun langsung diantar. Bagi Sedulur yang punya toko kelontong atau warung, bisa juga lho belanja grosir atau kulakan lewat Aplikasi Super. Harga dijamin lebih murah dan bikin untung makin melimpah.